Peluang dan Tantangan SBI

Oleh : H.R. Iip Hidayat

Menghadapi tantangan global saat ini, khususnya tuntutan akan pendidikan bermutu menjadi mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar, maka pembaharuan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan ini, maka dapat kita kaji dan perhatikan beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan, di antaranya: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Pada Pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Selanjutnya pada ayat 7 disebutkan, ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan (sekolah bertaraf internasional/SBI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pada PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota disebutkan bahwa penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Pemprov Jawa Barat melalui Perda Nomor 7 Tahun 2008 mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat yang di antaranya mengatur kewenangan tentang satuan pendidikan/program studi bertaraf internasional. Pemprov Jawa Barat juga telah melaksanakan PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 Tahun 2007 untuk mengakomodasi kebijakan bidang pendidikan khususnya pengelolaan SBI. Maka di dalam struktur organisasi pemerintah daerah (SOPD) pada Disdik Jawa Barat dibentuk seksi baru yang menangani SBI dan SSN yaitu Seksi Pembinaan Sekolah Standar Nasional (SSN), Sekolah Bertaraf Internasional(SBI) dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi di Bidang Dikmenti. Demikian pula di Bidang Pendidikan Dasar terbentuk seksi yang menangani SSN dan SBI. selengkapnya.....

Guru sebagai Pelaku Transformasi Sosial

oleh: Doni Koesoema A*)

Membahas peranan dan kedudukan guru dalam politik pendidikan di Indonesia, secara spontan dua hal mesti menjadi perhatian kita. Pertama, telaah dari sudut pandang historis faktual, dan kedua, telaah dari sudut pandang normatif idealis. Telaah historis mendasarkan diri pada data-data sejarah, sedangkan telaah normatif idealis mendasarkan diri pada konsep, pemahaman dan nilai-nilai yang dipahami oleh guru sebagai pelaku perubahan dalam memandang dunia dan masyarakat di mana mereka hidup. Dua hal ini kiranya patut mendapatkan perhatian kita ketika ingin menelusuri kembali bagaimana peranan dan kedudukan guru dalam politik pendidikan di Indonesia. Agar dapat menemukan kembali peranan guru sebagai pelaku transformasi sosial dalam masyarakat perlulah kita memetakan beberapa persoalan yang muncul berkaitan dengan dua hal di atas agar kita dapat menemukan alternatif pengembangan bagi pembentukan diri guru sebagai pelaku perubahan.

Peran guru dalam politik pendidikan

Jika kita bertanya apakah peranan guru dalam politik pendidikan, kita mesti jelas dulu apa yang dimaksud dengan peranan guru dalam konteks konstelasi politik di Indonesia. Yang saya maksud dalam hal ini adalah peranan guru dalam proses pendidikan, atau dengan kata lain, bagaimana guru berperan serta dalam mendisain dan terlibat dalam politik pendidikan di Indonesia.

Jadi, peranan guru di sini sudah dibatasi bukan pada peranan politik dalam arti luas, seperti menjadi caleg, politisi, dll, melainkan menunjuk pada peranan yang khas guru dalam kerangka politik pendidikan. selengkapnya......

Indikator Mutu Proses Pendidikan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Elaborasi Indikator Mutu Proses Pendidikan

Oleh : Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, M.Sc

Peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Selama ini pemerintah telah banyak melakukan berbagai usaha dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, antara lain menerbitkan peraturan perundangan, mengadakan penataran bagi para guru, menyediakan buku-buku pendidikan dan pengembangan kurikulum yang ada. Selain itu secara fisik, pemerintah telah menambah jumlah gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia, serta melengkapi sekolah dengan berbagai sumber belajar lain seperti media pembelajaran, kotak percobaan IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan sebagainya.

Peningkatan mutu pendidikan dalam era pembangunan yang bersifat global, mau idak mau harus mendapat perhatian utama, sebab kalau tidak, maka masyarakat dan bangsa Indonesia akan terpuruk dalam pergaulan dunia. Keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, dilihat dari indikator ekonomi, ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya, bukan ditentukan oleh kekayaan sumber alam. Sumber daya manusia yang bermutu tidak ada begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses pendidikan, yang juga harus bermutu tinggi.

Lundvall seperti dikutip oleh Mansell dalam laporan untuk UNSCTD (1998:11) menyatakan bahwa kunci pembangunan ekonomi terletak pada pengetahuan, dan karena itu proses yang terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah belajar; belajar sifatnya interaktif dan terjalin dalam proses di masyarakat. Sedangkan belajar itu sendiri merupakan inti dari pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1) melalui pendidikan setiap orang dapat belajar; 2) dengan belajar orang akan menguasai kompetensi tertentu; 3) dengan menguasai kompetensi orang dapat berkarya atau memberikan jasa; 4) dengan berkarya atau memberikan jasa mereka dapat memperoleh penghasilan; 5) dengan memperoleh penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang senantiasa berkembang; 6) dengan adanya kebutuhan yang semakin berkembang maka akan berkembang pula produksi dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan; 7) dan dengan perkembangan produksi dan perdagangan ini maka ekonomi dapat tumbuh dan maju.

Istilah mutu mengandung banyak pengertian dan rujukan; ada yang berpendapat bahwa mutu atau kualitas adalah sesuatu yang baik, dan ada yang berpendapat bahwa mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan standar. Sedangkan pengertian standar sendiri dapat dibedakan dalam satu rentangan dengan “ambang” (threshold) atau standar minimal pada ujung yang satu, dan baku-mutu (benchmarck) pada ujung rentangan yang lain.

Konsep tentang mutu pendidikan dengan demikian juga diartikan secara berbeda beda, tergantung pada situasi, kondisi dan sudut pandang. Ada yang berpendapat bahwa mutu pendidikan ditandai dengan kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan, daya tarik pendidikan yang besar, efektivitas program, serta efisiensi dan produktivitas kegiatan. Sementara itu masyarakat umum berpendapat bahwa ukuran mutu yang utama adalah besarrnya lulusan sekolah dengan nilai yang tinggi. Seringkali masyarakat juga berpendapat bahwa mutu selalu berkaitan dengan biaya, yaitu mutu yang tinggi selalu berarti dengan biaya yang tinggi. Padahal biaya yang tinggi tidak selalu menjamin mutu yang baik, apalagi karena sekarang ini sedang terjadi gejala komersialisasi pendidikan, yang berorientasi kepada seklah yang “menjual citra dan ijazah”.

Perbedaan sudut pandang didasarkan pada pendapat bahwa dalam proses pendidikan ada tiga unsur yang berkepentingan. Yang pertama adalah pemerintah dan/atau yayasan bagi pendidikan swasta yang menentukan aturan pengelolaan (termasuk anggaran dan tatalaksana); kedua adalah peserta didik beserta orangtuanya yang memperoleh manfaat dari hasil pendidikan; dan ketiga adalah masyarakat, yang memperoleh manfaat dari tersedianya tenaga terdidik. lKetiga sudut pandang ini ada kemungkinan berbeda dalam mengartikan mutu proses pendidikan.

Dalam dua kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai prakarsa sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pimpinan satuan pendidikan yang dikaji berpendapat sejalan dengan pendapat umum. Yaitu bahwa ujung proses pendidikan yang bermutu adalah jumlah dan nilai kelulusan di atas standar. Pengkajian tersebut dilakukan di 28 satuan pendidikan dasar dan 36 satuan pendidikan menengah. Tim pengkaji bahkan menemukan bahwa di suatu sekolah unggulan yang diusahakan berstandar nasional berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan SMA Ditjen MPDM No.802a/C4/Mn/2006 ttg. 25 April 2006, diuntut nilai minimal 7.5 bagi siswanya untuk semua matapelajaran. Bila kurang dari standar itu siswa dipindahkan ke sekolah lain. Padahal sekolah tersebut tidak memiliki laboratorium yang memadai. Paradigma pengajaran masih diterapkan dengan guru yang lebih aktif, dan belum melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada siswa belajar aktif.

Pengkajian ini berusaha untuk mengidentifikasi apa saja indikator mutu proses pendidikan pada jalur pendidikan formal. Tiap indikator kemudian dielaborasikan sehingga jleas makna. Pengkaijan dilakukan mengunkana metode Delphi dalam tiga putaran. Putaran pertama melibatkan 121 orang yang meliputi para pakar pendidkan, tokoh masyarakat, pejabat dalam lingkungan pendidikan, dan praktisi (pengawas, kepala sekolah/ madrasah, dan guru).

Pada putaran pertama dijaring pendapat dengan pertanyaan terbuka. Pendapat dari para responden terkumpul sebanyak 824, yang dapat diringkas menjadi 384 pernyataan atas dasar kesamaan makna. Ke 384 indikator tersebut kemudian diolah lagi dengan penggabungan yang setara generalisasinya. Penggabungan tersebut menghasilkan 64 indkator, yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu 1) profesionalisme guru, 2) kurikulum dan proses pembelajaran, 3) sarana, prasarana dan sumber belajar, 4) penilaian belajar dan pembelajaran, 5) daya tarik dan keberhasilan belajar, 6) pengembanagn budaya kelembagaan, dan 7) pendayagunaan lingkungan. selengkapnya........